Pengertian HAM

Pengertian HAM – HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sekedar karena dirinya adalah manusia. HAM didasarkan terhadap komitmen bahwa setiap orang dilahirkan setara didalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM serupa pentingnya dan HAM tidak mampu dicabut didalam situasi apapun.

Hak asasi manusia terhadap hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara tentu melekat didalam diri sejak lahir. Pengertian ini punya kandungan arti bahwa HAM adalah karunia Allah Yang Maha Pencipta kepada para hamba-Nya, seperti yang dikutip berasal dari B. Sutiyoso didalam Jurnal UNISIA Universitas Islam Indonesia.

Mengingat HAM adalah karunia Tuhan, maka tidak ada badan apa-pun yang mampu mencabut hak itu berasal dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun yang diperkenankan untuk merampasnya, dan juga tidak ada kekuasaan apa-pun yang boleh membelenggunya.

Hak asasi manusia muncul berasal dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya seluruh manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah serupa dan juga sederajat. Manusia dilahirkan terlepas dan punya martabat juga hak-hak yang sama. Karena dasar itulah manusia kudu diperlakukan secara sama, setimpal dan beradab.

HAM berupa universal, artinya berlaku bagi seluruh manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, keyakinan, suku, dan bangsa (etnis). Berikut penjelasan lebih lanjut berkenaan Pengertian HAM, sejarah, macam-macam, dan target HAM yang kudu Anda ketahui.

Pengertian HAM Menurut Para Ahli

Mengutip publikasi berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, berikut sebagian pengertian dan pendapat berkenaan apa itu HAM menurut para ahli. Dari sebagian pengertian dan pendapat ini, meskipun ada perbedaan, seluruhnya terhadap dasarnya membawa prinsip-prinsip yang sama.

1. Mariam Budiardjo

Menurut Miriam Budiharjo, Pengertian HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang udah diperoleh dan dibawanya sejalan dengan kelahiran dan kehadirannya didalam hidup masyarakat. Hak ini ada terhadap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, style kelamin, karena itu berupa asasi dan universal. Dasar berasal dari seluruh hak asasi adalah bahwa seluruh orang kudu meraih kesempatan berkembang cocok dengan bakat dan citacitanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120).

2. Thomas Jefferson

Menurut Thomas Jefferson, HAM terhadap dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal berasal dari Tuhan yang melekat terhadap eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk memelihara pelaksanaaan hak asasi manusia. (Majalah What is Democracy, 8)

3. Universal Declaration of Human Rights

Menurut Universal Declaratin of Human Rights, didalam pembukuan berasal dari deklarasi ini dinyatakan bahwa Pengertian HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, memang tidak mampu dipisahkan berasal dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak meraih kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah What is Democracy, 20)

4. Filsuf-filsuf masa Auflarung abad 17–18

Menurut para filsuf berasal dari masa Auflarung, HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh seluruh manusia dan tidak mampu dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Dalam Ketetapan MPR-RI, hak asasi adalah hak dasar yang melekat terhadap diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang bermanfaat untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

Sejarah Perkembangan HAM

HAM adalah masalah yang mendasar dan universal yang udah ada dan berkembang sejak beribu-ribu th. yang lalu. Perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir terhadap zaman nabi Musa terhadap hakikatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan didalam rangka menegakkan HAM.

Jauh terhadap zaman kerajaan Babilonia 2000 SM, udah ada upaya untuk menyusun suatu hukum/aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

Solon, seorang negarawan di Athena terhadap 600 SM juga berupaya mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang kudu dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga, Solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (Heliaea) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (Eclesia).

Filsuf-filsuf Yunani lainnya seperti Socrates, Plato dan Aristoteles juga menyampaikan pemikirannya berkenaan hak asasi manusia didalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socarates banyak mengkritik praktik demokrasi terhadap masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, keadilan. Lebih jauh ditekankan supaya warga berani mengkritik pemerintah yang tidak menghiraukan keadilan dan kebebasan manusia. (Bertens, 1971) Ajaran ini dipandang terlalu beresiko bagi penguasa, supaya ia dihukum mati dengan cara minum racun.

Plato didalam dialognya Nomoi mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat namun dengan persyaratan kebolehan dan kecakapan. Plato berkandaskan terhadap sistem demikrasi segera ala Perikles di mana demokrasi yang berlangsung justru meminggirkan hak-hak warga. (Bertens, 1971).

Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau Negara Politeia, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian didalam pemerintahan baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Secara implisit ia menganjurkan ada persamaan bagi warga negara tanpa ada diskriminasi.

Pada masa yang lebih modern, didalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776) dinyatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugrahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak berikut tidak mampu dicabut oleh barang siapa juga.

Revolusi Perancis (14 Juli 1789) juga muncul akibat kesewenang-wenangan raja Louis XIV. Rakyat yang tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbul absolutism raja. Semboyan revolusi perancis yaitu perasaan, persaudaraan dan kebebasan didalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, dan Voltaire.

Macam-Macam HAM

Macam-macam hak asasi manusia (HAM) yang dikenal dan dianut mengutip berasal dari Sarinah didalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Hak asasi teristimewa (personal rights)

Yaitu hak yang mencakup kebebasan didalam menunjukkan pendapat, kebebasan didalam memeluka agama, kebebesan didalam bergerak, kebebasan aktif terhadap setiap organisasi atau sebagainya. Contoh Hak Asasi Pribadi: yang pertama hak kebebasan menyampaikan pendapat. Yang ke dua hak kebebasan untuk menjalankan peribadatan dan juga daalam memeluk agama. Yang ketiga hak kebebasan untuk bepergian, yang keemapat hak kebebasan untuk pilih dan juga aktif didalam suatu organisasi.

2. Hak asasi ekonomi (property rights)

Yaitu hak didalam belanja punya dan juga menjajakan dan didalam mengfungsikan sesuatu. Contoh hak asasi ekonomi: yang pertama hak asasi ekonomi didalam kebebasan membeli. Yang ke dua hak asasi ekonomi untuk kebebasan didalam mengadakan dan juga jalankan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga hak asasi ekonomi untuk kebebasan punya sesuatu. Yang keempat hak asasi ekonomi berkenaan kebebasan membawa pekerjaan yang layak.

3. Hak asasi politik (political rights)

Yaitu hak turut dan juga di didalam pemerintahan, hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, dan juga pilih didalam pemilu, misal pilih presiden dan wakil persiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain.